Tanwir.ID Kanal Tafsir Berkemajuan

Politik Muhammadiyah di Tengah Pandemi: Tinjauan Tafsir Al-Qur’an

Politik
Sumber: Google

Kontestasi politik untuk memperebutkan kursi kepala daerah di Indoensia kembali bergulir diakhir tahun  2020. Walaupun pandemi virus corona masih belum usai, pemerintah tetap ngotot pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetap dilaksanakan 9 Desember tahun ini. Padahal, berbagai ormas besar di Indonesia termasuk Muhammadiyah telah meminta kepada pemerintah untuk mengundur jadwal Pilkada tahun ini dan berfokus menangani kasus penyebaran covid-19.

Inilah salah satu bentuk politik dakwah yang diperjuangkan Muhammadiyah.  Di saat pemerintah seolah menutup mata, tidak memperhatikan bahwasanya pandemi ini masih berlangsung, Muhammadiyah tetap teguh melakukan misi-misi kemanusiaan. Di lain sisi akhirnya Muhammadiyah mau tidak mau ikut berada di pusaran politik yang bergejolak di tengah pendemi, sambil menghentikan kasus positif corona yang makin hari makin tinggi.

Tafsir Dakwah Politik Muhammadiyah

Prinsip perjuangan politik Muhammadiyah yang digariskan dalam khitah Denpasar 2002; Muhammadiyah menganggap jalan politik sebagai wujud dari dakwah amar ma’ruf wa nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa.

Dakwah amar ma’ruf wa nahi munkar memang lekat sebagai corak dasar gerakan Muhammadiyah. Gerakan ini terilhami dari surah Ali-Imran 104 dan 110; yang memosisikan Muhammadiyah sebagai salah satu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah yang munkar.

Kedua ayat ini ditafsirkan Hasbie ash-Shiddieqy dalam tafsirnya Al-Qur’anul Madjid An-Nuur; ayat ini menuntut kita untuk memilih segolongan umat untuk menangani tugas dakwah, dan masing-masing dari kita juga memperhatikan sikap golongan itu. Jika kita melihat ada kesalahan, segera kita memperingatkan dan meluruskannya.

Satu contoh yang disebutkan Hasbie ash-Shiddieqy dalam tafsirnya, para Muslim di abad pertama kelahiran Islam senantiasa mengontrol perilaku dan kebijakan para pembesar (penguasa) yang menangani urusan-urusan dakwah. Pada saat itu penguasanya adalah Umar bin Khatab pernah berkata dalam khutbahnya:

Hai manusia, barangsiapa di antara kamu melihat diriku melakukan penyimpangan, maka hendaklah diluruskan”

Seorang penggembala unta segera bangkit dan menyahut:

Demi Allah, hai Amirul Mukminin, sekiranya kami dapati penyelewengan pada dirimu, pastilah kami akan meluruskan dengan pedang kami

Perkataan Umar dan penggembala unta di atas, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dakwah amar ma’ruf wa nahi munkar itu ternyata luas. Dakwah tidak melulu urusan ceramah dari mimbar ke mimbar. Pada konteks itu dakwah menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran, juga berlaku dalam jalan politik untuk mengontrol kebijakan penguasa (pemerintah).

Apabila penguasa (pemerintah) melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak maslahah dan menyengsarakan masyarakat, maka sudah semestinya umat Islam berkewajiban meluruskan dan mengingatkan sesuai perintah amar ma’ruf wa nahi munkar. Artinya, substansi menjunjung tinggi nilai humanis (kemanusiaan) juga merupakan bagian dari jalan dakwah.

Politik Inklusif Muhammadiyah Dalam Al-Qur’an

Perlu menjadi catatan bagi seluruh warga Muhammadiyah, bahwasanya Muhammadiyah bukan organisasi atau kendaraan politik tetapi tidak anti dengan politik. Perjuangan politik yang Muhammadiyah perjuangkan adalah nilai politik yang inklusif. Hilman latief mengatakan sikap inklusif Muhammadiyah dalam berpolitik berarti ekspresi dari sebuah tindakan yang adil tanpa diskriminasi dan memberikan toleransi terhadap adanya perbedaan dengan menjunjung kemunusiaan yang universal.

Menurut Asratillah Senge, etika politik yang dibangun Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi kemuliaan manusia. Karena pada dasarnya politik ada dalam rangka membuat relasi antar manusia, menjadi tetap manusiawi.

Nilai-nilai politik inklusif ini sangat sesuai dengan ajaran Al-Qur’an yang telah tercantum dalam pedoman kehidupan Islam warga Muhammadiyah. Prinsip inklusif yang ditegakan Muhammadiyah dalam berpolitiknya adalah menunaikan amar ma’ruf nahi munkar (Ali-Imran: 104 dan 110); mementingkan kesatuan dan persaudaraan umat manusia (al-Hujurat: 13); menghormati kebebasan orang lain (al-Balad: 13); menjauhi fitnah dan kerusakan (al-Hasyr: 9); menghormati hak hidup orang lain (al-An’am: 251); tidak berhianat dna melakukan kezaliman (al-Furqan: 19); memelihara keselamatan umum (at-Taubah: 128); hidup berdampingan dengan baik dan damai (al-Mumtahanah: 8); dan prinsip-prinsip lainnya yang maslahat, ihsan dan ishlah.

Muhammadiyah memandang berpolitik demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah. Karena itu, jangan sampai politik di tengah pandemi menimbulkan klaster-klaster baru bagi pasien positif corona. Dan bukannya mementingkan kepentingan orang banyak, malah hanya mementingkan politik kekuasaan yang terkadang hanya mengakamodir kepentingan individu dan kelompok.

Inilah yang tentu sama-sama kita untuk serius menyikapinya bersama. Muhammadiyah harus senantiasa mengawal dan meluruskan kebijakan-kebijakan pemerintah di tengah pandemi yang tidak maslahah, karena ini adalah bagian dari jalan dakwah politik yang Muhammadiyah pilih.

Editor: Ananul Nahari Hayunah