Kualitas politik suatu negara akan berpengaruh pada kinerja kepemerintahan dari waktu ke waktu. Sebab politik sendiri, memiliki peran dalam mengatur roda kepemerintahan dalam menjalankan fungsi dan memberikan hak kepada para penduduk sebagai warga negara. Sehingga dalam hal ini, pengetahuan tentang berpolitik wajib dipahami dari berbagai aspek bagi siapapun yang akan andil di dalamnya.
Topik politik memiliki kaitan erat dengan pembahasan pemimpin, demokrasi, tata pemerintahan, dan kekuasaan yakni hubungan pemimpin dengan rakyat (Umar dkk., 2023). Apabila kita mencoba melihat dengan kacamata Islam, nilai-nilai dalam topik tersebut dapat dijadikan acuan seseorang dalam meminimalisir terjadinya konflik dalam berpolitik. Maka nilai-nilai tersebut dapat diperoleh dengan cara membersamai al-Qur’an dalam setiap proses berpolitik.
Beberapa orientalis mengemukakan pendapatnya, bahwa Islam dan politik merupakan dua hal berbeda namun dapat berjalan beriringan. Menurut Dr. V. Fitzgerald, Islam bukanlah hanya sekedar agama melainkan sebuah sistem politik yang kedua sisinya selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Rais, 2001).
Kepemimpinan dalam al-Qur’an
Al-Qur’an sendiri tidak secara langsung menggunakan frasa politik (al-siyasah) di dalamnya. Pembahasan politik dapat dikaitan dengan term kepemimpinan yang apabila ditelisik, terdapat beberapa ayat yang membahas tentang sebagaimana layaknya pemimpin harus bertindak dalam menjalankan tanggung jawabnya. Selain itu peran pengikut dalam menaati pemimpin juga telah disampaikan dalam al-Qur’an baik dalam bentuk tersirat atau tersurat.
Allah SWT dalam firman-Nya QS. al-Nisa’ [4]: 59,
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ
Wahai kaum Mukmin, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya serta para pemimpin yang menegakan syari’at Islam dari golongan kalian.
Dalam hal ini, Ibn Kathir mengutip pendapat dari Abu Dawud sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah. Dengar dan taat adalah suatu kewajiban bagi umat muslim, sekalipun ia menyukai atau tidak selama itu bukanlah perbuatan maksiat. Jika hal itu merupakan tindakan maksiat maka gugur kewajiban untuk mendengar dan taat (bin Muhammad, 2001).
Sehingga dapat dipahami bahwa sebuah kepemimpinan dalam dunia politik akan berjalan dengan baik apabila anggotanya bersedia mengikuti arahan yang diberikan oleh pemimpin. Namun apabila arahan tersebut dinilai melanggar dan merugikan, maka perintah tersebut layak ditinggalkan untuk meminimalisir terjadinya konflik dalam berpolitik.
Prinsip Demokrasi dalam Islam
Tidak hanya berfokus pada kriteria seorang pemimpin, al-Qur’an juga menyinggung beberapa prinsip utama dalam demokrasi seperti pada QS. Ali-I<mra>n [3]: 159, tentang anjuran untuk bermusyawarah. Quraish Shihab dalam tafsirnya menekankan pentingnya musyawarah dengan penjelasan peristiwa pada saat perang Uhud.
Quraish Shihab mengartikan musyawarah merupakan hasil dari akar kata shawara yang bermula memiliki arti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini akhirnya berkembang menjadi segala sesuatu yang dapat diambil dari beberapa pendapat. Perumpamaannya, seorang mukmin dapat saja bermusyawarah bagaikan lebah dalam menghasilkan madu atau untuk mendapatan hasil yang baik (Shihab, 2002).
Dalam hal ini dapat kita pahami tentang pentingnya hubungan pemimpin dan rakyat dalam menjalankan suatu pemerintahan. Hubungan baik yang berlandaskan musyawarah, sebagaimana berkaca peristiwa perang Uhud. Akibat golongan pemanah yang tidak mendengarkan perintah Rasulullah Saw, sehingga kaum muslimin gagal dalam perang tersebut.
Konflik tersebut dapat saja terjadi dalam proses berpolitik, apabila kurangnya musyawarah dalam memutuskan segala sesuatu. Selain menjaga hubungan, komunikasi yang baik juga dibutuhkan demi meminimalisir konflik yang tidak diinginkan.
Hukum Islam dalam Dunia Politik
Negara Indonesia merupakan negara hukum, semua hal yang dilakukan telah diatur dalam sebuah undang-undang. Sama halnya dengan Islam, semua hal yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hari akhir kelak. Oleh karena itu hukum Islam di sini berperan sebagai acuan untuk pengelolaan suatu negara dengan baik. Dalam artian pengelolaan atas hak-hak tiap insan. Dengan memiliki rasa aman, nyaman, dan bahagia atas seluruh kehidupan di dunia (Ramadhan, 2019).
Dalam firman Allah Swt al-Maidah [5]: 32, “Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”.
Buya Hamka dalam tafsirnya memberian penjelasan sebagaimana seseorang yang memaafkan pembunuh keluarganya atau menyelamatkan seseorang dari suatau bencana. Maka hal tersebut dikategorikan ia telah menyelamatkan seluruh kehidupan manusia, seperti keluargadan kerabat dekat korban. Dalam hal ini manusia dinilai saling membutuhkan satu sama lain (Shihab, 2002).
Jika dikaitkan dalam dunia politik, apabila dalam suatu pemerintahan antara anggota saling melindungi dan menghargai tiap individunya. Bukankah dapat meminimalisir terjadinya konflik? Keharmonisan yang dibangun dari rasa saling menghargai dapat membantu jalannya roda kepemerintahan dalam dunia politik.
Politik Minim Konflik
Dari pembahasan yang telah didaptkan dapat diuraikan, kembali bagaimana gambaran politik damai. Namun tidakmenutup kemungkinan bahwa suatu kelompok akan timbul perbedaan pendapat yang mungkin nantinya dapat memercikkan api pertikaian. Maka dari itu, pemahaman yang benar terhadap prinsip berpolitik dapat membantu siapapun yang ikut andil untuk meminimalisir hal tersebut.
Musyawarah dalam berpolitik amatlah penting, demi menghindari kesalahpahaman bahkan kegagalan di tiap prosesnya. Musyawarah tersebut diusung melalui jalinan komunikasi yang baik. Lalu pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memegang prinsip demokrasi yang telah menjadi pegangan awal. Dengan berpegangan pada prinsip demokrasi tersebut dapat juga menjalin hubungan baik antara pemimpin dengan rakyat.
Editor: An-Najmi