Tanwir.ID Kanal Tafsir Mencerahkan

Kontroversi Pemikiran Ali Abdul Raziq tentang Khilafah

Abdul Raziq
Gambar: jadaliyya.com

Khilafah merupakan salah satu tema keislaman yang paling sering dibahas. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali pandangan dari beberapa ulama dan intelektual muslim tentang khilafah. Para ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda ketika memandang kedudukan khilafah (manshib al-khilafah). Sebagian ulama memandang khilafah sebagai penampakan politik (mazhar al-siyasi), yakni sebagai institusi yang menjalankan urusan politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan (al-sulthan) dan sistem pemerintahan (nizham al-hukm).

Sementara sebagian lainnya memandang khilafah sebagai penampakan agama (mazhar al-din). Yakni institusi yang menjalankan urusan agama. Maksudnya, menjalankan urusan di luar bidang kekuasaan atau sistem pemerintahan. Misalnya pelaksanaan amalah (seperti perdagangan), al-ahwal al-syakhshiyyah (hukum keluarga, seperti nikah) dan ibadah-ibadah mahdhah. Ada pula yang berusaha menghimpun dua penampakan ini. Adanya perbedaan sudut pandang inilah yang menyebabkan mengapa para ulama tidak menyepakati satu definisi untuk khilafah.

Konsep Khilafah Ali Abdul Raziq

Menurut Ali Abdul Raziq, khilafah merupakan suatu pola pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dan mutlak. Berada pada seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Yakni dengan gelar khalifah, pengganti Nabi dengan kewenangan untuk mengatur kehidupan dan urusan umat. Baik keagamaan maupun keduniaan yang hukumnya wajib bagi umat untuk taat dan patuh sepenuhnya.

Bagi Abdul Raziq, mendirikan khilafah merupakan perkara yang tidak diwajibkan. Karena pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah tidak terjadi atas ijma’. Tidak semua sahabat ikut membaiatnya. Di antara sahabat yang tidak ikut memberikan baiatnya adalah Ali bin Abi Thalib dan Sa’ad bin Abi Ubadah.

Bila melihat sejarah, kita akan mengetahui bahwa sistem khilafah ini menimbulkan perpecahan di kalangan mereka. Hal tersebut terbukti saat kaum muslimin memerintah berbagai daerah yang mereka taklukkan. Kaum Anshar bertanya kepada kaum Muhajirin “Sebaiknya kami mempunyai pemimpin sendiri seperti kalian”. Abu Bakar menjawab tegas “Kamilah yang menjadi pimpinan. Sedangkan kalian kaum Anshar merupakan pembantu kami”.

Baca Juga  Pandangan Imam Al-Razi Terhadap Pemimpin yang Dzalim

Selanjutnya Ali Abdul Raziq mengatakan bahwa Yazid bin Mu’awiyah karena kecintaanya kepada jabatan khalifah, gairah yang tinggi dan tersedianya kekuatan yang besar menyebabkan dia menghalalkan tumpahnya darah Husein bin Ali dan porak-porandanya kota Madinah. Malik bin Marwan menghancurkan Ka’bah karena kecintaanya pada khilafah. Begitu juga Abu Abbas as-Saffah yang berubah menjadi sosok yang haus darah karena cintanya pada jabatan khalifah. Padahal darah yang ditumpahkan merupakan darah kaum muslimin Bani Umayyah dan juga para khalifah lainnya di berbagai dinasti.

Abdul Raziq dan Tidak Adanya Dalil Khilafah

Disamping itu, Ali Abdul Raziq juga berpendapat bahwa adanya sistem khilafah itu tidak memiliki landasan dari Al-Qur’an. Untuk menguatkan pendapatnya ini dia mengemukakan alasan bahwa Al-Qur’an sama sekali tidak menyebutkan sistem khilafah dalam pengertian khusus yang dikenal dalam sejarah.

Semua ayat yang dianggap sebagai dalil pendukung sistem khilafah dalam kenyataanya tidaklah demikian. Ayat-ayat tersebut hanya memerintahkan kaum muslim agar taat pada Allah, Rasul dan para Ulil Amri seperti firman Allah:

أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ

Ayat ini tidaklah mengandung sesuatu yang dapat dijadikan pegangan sebagai dalil untuk itu. Ulil Amri pada redaksi ayat tersebut telah mendorong para mufasir untuk menafsirkan para pemimpin kaum muslim pada masa Rasulullah, panglima perang dan para ulama. Tetapi bagi Ali Abdul Raziq, Ulil Amri berarti para pembesar sahabat yang memahami seluk-beluk persoalan umat atau yang menjadi pemimpin mereka.

Disamping itu, ia menambahkan bahwa ayat tersebut sama sekali tidak mengandung dalil yang cocok untul diterapkan pada wajibnya khilafah. Melainkan ayat tersebut menunjukkan adanya keharusan bagi kaum muslim untuk memiliki sekelompok orang yang dapat dijadikan tempat rujukan bagi persoalan yang mereka hadapi dan makna demikian itu lebih umum dan luas daripada arti khilafah.

Baca Juga  Muhammad dan Konstruksi Negara Madinah

             Adapun hadits-hadits yang dianggap sebagai landasan wajibnya khilafah ialah:

لأَءِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ

Para imam itu dari kalangan kaum Quraisy

تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ

Tetaplah berada dalam jamaah kaum muslimin

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ

Barangsiapa telah membai’at seorang imam lalu dia telah memberikan jabatan tangan dan kerelaan hatinya, maka hendaknya dia taat kepadanya dalam batas kemampuannya. Jika datang seorang yang mengaku pemimpin lainnya, maka penggallah leher yang lain itu.

Islam Tidak Mengenal Sistem Khilafah 

Ali Abdul Raziq berpendapat bahwa hadis-hadis yang dikemukakan diatas tadi, sma sekali tidak mengandung petunjuk yang dapat dijadikan argumentasi bagi pendapat mereka yang menyatakan bahwa syariat mengakui adanya khilafah atau imamah. Selain itu, Ali Abdul Raziq juga berpendapat bahwa tugas Muhammad hanya menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Dengan dakwahnya kepada bangsa Arab mereka dapat bersatu dan tidak terpecah belah. Persatuan mereka bukanlah persatuan politik, tidak mempunyai arti kerajaan atau pemerintahan, tetapi itu adalah persatuan keimanan atau keagamaan.

Oleh karena itu, baginya risalah itu tidak sama dengan pemerintahan. Selanjutnya dia menyatakan bahwa Muhammad adalah semata-mata seorang utusan Allah untuk menempatkan agama Islam tanpa maksud mendirikan negara. Nabi tidak mempunyai kekuasaan duniawi, negara, maupun pemerintahan. Dia adalah nabi sebagaimana nabi-nabi sebelumnya.

Maka dari itu, sepeninggalannya berhentilah tugas kerasulannya dan kepemimpinannya dan tak seorang pun yang berhak menggantikan tugas beliau yaitu menegakkan Risalahnya. Ali Abdul Raziq menambahkan bahwa kepemimpinan sesudah nabi merupakan kepemimpinan dalam bentuk baru dantak ada sedikitpun  dengan tugas kerasulan dan bukan pula untuk memelihara agama. Karena itu kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan duniawi yang bercorak kekuasaan dan pemmerintahan bukan kepemimpinan agama.

Baca Juga  Revolusi Itu Sangat Tidak Qur'ani

Menurutnya, Abu Bakar adalah raja pertaama dalam Islam. Barangkali ada beberapa faktor yang mendorong masyaraakat melakukan kesalahan sehingga mereka menganggap kepemimpinan Abu Bakar bercorak agama. Mempopulerkan kesalahan semacam ini di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu yang menguntungkan bagi para khalifah atau raja, sehingga ia mampu memanfaatkan agama sebagai perisai untuk menolak berbagai ancaman dari pemberontak.

Masalah Pemerintahan Diserahkan Pada Manusia

Mereka menanamkan konsep  di tengah masyarakat bahwa menaati khalifah berarti menaati Allah dan ingkar pada khalifah berarti ingkar kepada Allah. Barangkali dari sini masalah khilafah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari akidah agama dan umat Islam menempatkan khilafah sebagai bahan kajian yang sejajar dengan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasulullah, bahkan konsep khilafah dianggap sebagai bagian dua kalimat syahadat.

Kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa Islam tidak mengenal sistem khilafah seperti yang selama ini dikenal oleh umat Islam di seluruh dunia. Sistem khilafah sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran agama islam, demikian hal nya dalam masalah-masalah yang berkenaan dengan politik. Agama Islam tidak mengenal  lembaga semacam itu, tetapi juga tidak menolak wujudnya.

Agama tidak memerintahkan dan juga tidak melarangnya, semua itu terserah kepada manusia untuk mempertimbangkannya sebagaimana masalah-masalah lainnya, seperti organisasi kemiliteran dalam Islam, pemerintahan daerah dan lain-lain.

Penyunting: M. Bukhari Muslim