Tanwir.ID Kanal Tafsir Berkemajuan

Demonstrasi Omnibus Law adalah Perintah Islam

Demonstran
Sumber: new.widyamataram.ac.id

Saya menyatakan sikap berhadap-hadapan dengan argumen bahwa demonstrasi haram. Misalnya legitimasi haram oleh ulama yang ada dalam Hairah Kibarul Ulama yang berpendapat bahwa demonstrasi merupakan bentuk pelanggaran pada pemerintahan yang sah. Dengan demikian maka ia termasuk perilaku bughat (memberontak) dan demikian maka hukumnya haram. Sementara pelakunya dijatuhi hukuman berat. Menurut saya, hukum haram yang dicetuskan oleh ulama-ulama di Arab Saudi itu tak lepas dari kepentingan politik untuk melanggengkan kekuasaan dan kerajaan.

Benarkah Demonstrasi Haram?

Para ulama yang sempit pandangannya sering pula mencomot Qs. An-nisa ayat 59: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”. Ayat ini sering dikutip tanpa mempertimbangkan konteks sosial historis, demi mendukung kekuasaan mutlak.

Keharaman demonstrasi sering diucapkan oleh ulama-ulama salafi semisal Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, pula Abdul Aziz bin Baz. Bagi mereka, demonstrasi bukan perilaku Islam dan tidak ada dalam sejarah Islam. Argumen ini keliru bila kita kembali membuka catatan sejarah Islam di masa lampau. Faktanya, demonstrasi pula ada di zaman Rasulullah SAW. Misalnya kisah tentang laki-laki yang datang kepada Nabi dan berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh aku mempunyai tetangga yang (kebiasannya) menyakitiku”. Nabi menjawab, “sabarlah!” sebanyak tiga kali.

Kemudian lelaki tersebut mengulangi kembali pengaduannya. Lalu Nabi bersabda, “Lemparkanlah perabotan rumahmu ke jalan!”. Kemudian lelaki tersebut melakukannya, dan para sahabat kemudian berkerumun melihat hal tersebut lalu bertanya “pa yang terjadi denganmu?”. Lelaki tersebut menjawab, “Aku mempunyai tetangga yang selalu menyakitiku”, lebih lanjut ia ceritakan masalahnya. Lantas para sahabat berkata, “Semoga Allah melaknatnya”. Maka tetangga yang menyakiti laki-laki tersebut berujar, “Pulanglah, demi Allah aku tidak lagi akan menyakitimu selamanya”

Dari dasar sejarah demikian maka demonstrasi hukumnya halal, dan bahkan pada konteks tertentu merupakan kewajiban. Allah berfirman dalam surah an-Nisa ayat 148: “Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”. Kewajiban demonstrasi dalam hal ini adalah berakar dari kajian konteks sosial historis.

Demonstrasi Omnibus Law sebagai Perintah Islam

Satu tahun belakangan, pembangkangan sosial rakyat kian masif dan intens. Puncaknya ialah demonstrasi penolakan terhadap UU Omnibus Law. Menambahnya kuantitas demonstrasi ini sejalan dengan pengelolaan pemerintahan yang kian ugal-ugalan, semobrono dan menunjukkan sikap bebal, tidak ingin membuka diri dengan dialog, dan malah sering mengambil keputusan secara diam-diam. Persoalan menambah kala UU ini disahkan saat bangsa sedang tergopoh-gopoh menghadapi pandemi Covid-19.

Pengesahan Omnibus Law secara ugal-ugalan adalah bentuk kedzaliman penguasa atas rakyatnya dan keberpihakan terhadap investor, terhadap oligarki politik dan oligarki ekonomi. Yang demikian itu adalah sikap melawan keadilan kepada rakyat yang berada dalam kelas bawah. Mengenai hal ini misal, ormas seperti NU telah menyatakan bahwa Omnibus Law sarat kezaliman.

Jelas sekali bahwa RUU Cipta Kerja ini sarat dengan aneka kezaliman, kalau sarat dengan aneka kezaliman, tentu tidak harus dilanjutkan,” ucap M Maksum Machfoedz, Wakil Ketua PBNU. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita menyikapi kedzaliman? Saya pikir dalil al-Qur’an yang telah disebutkan di atas telah menggambarkan sikap kita: berkonfrontasi dengan penganiaya rakyat.

Demonstrasi dalam Islam tentu bukan konfrontasi yang anarkistik, melainkan sikap berdemo yang elegan dan meminimalisir kerusakan-kerusakan, baik kerusakan sosial maun lingkungan sekitar. Lagi pula ucapan-ucapan menekan tidak selalu bersepadan dengan kata-kata yang buruk.

Dalam hal Omnibus Law, umat Islam bisa bersilang pendapat tentang metode demonstrasi yang paling baik. Tetapi saya pikir kita semua sepakat bahwa UU Omnibus Law yang disahkan tersebut dalam segala hal telah menodai prinsip-prinsip keadilan. Hal yang tentu berkebalikan dengan ajaran Islam sebagai diinul ‘adalah (agama keadilan). Maka demi tegaknya keadilan, dengan segala perbedaan pendapat ihwal metode, pada hal ini demonstrasi Omnibus Law adalah kewajiban sosial dan kewajiban keagamaan umat Islam.

Refleksi Kepemimpinan Islam

Sudah waktunya partai politik Islam di Indonesia kembali mengulas perannya sebagai manifestasi politik keagamaan. Kini, yang terlihat parpol-parpol Islam lebih memilih ikut dalam kemunkaran dan kezaliman ketimbang membumikan amar makruf. Demikian itu adalah penghianatan teologis terhadap ajaran agama Islam. Partai politik Islam kini tampaknya kehilangan asumsi-asumsi teologisnya dalam setiap sikap dan tindakan-tindakan politik. Sehingga sering Islam ditempatkan hanya sekadar simbol dan slogan belaka, minimal hanya tertera di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Atas keadan kita di satu tahun terakhir, masyarakat muslim yang mayoritas pula mesti turut berbenah akan pilihan-pilihan politiknya di setiap kontestasi pemilihan. Umat harus kritis. Jangan lagi ingin diperdaya kutipan-kutipan ayat para calon pemimpin yang pada kenyataannya mereka melanggar prinsipnya sendiri.
Dalam dari itu, agenda paling mendesak umat saat ini, dalam kaitannya dengan Omnibus Law ialah: masyarakat muslim turut terlibat dalam jihad, jihad di jalanan (pembangkangan sipil) maupun jihan konstitusi (juducial review).

Sikap bebal penguasa kali ini adalah tabiat Fir’aun di masa lampau. Dan semoga, kita semua adalah Musa kekinian. Demikian itu adalah materialisasi dari agenda profetik: berpihak pada kemanusiaan, melawan kezaliman, dan membawa kepentingan itu semua sebagai perwujudan ibadah kepada Tuhan.

Editor: M. Bukhari Muslim