Tanwir.ID Kanal Tafsir Mencerahkan

Ahmet Kuru dan Wajah Pena Islam

Kuru

Buku “Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan” karya Amhet T. Kuru, betapapun terhitung masih hangat (terbit tiga tahun lalu, 2019, di New York, Amerika Serikat, edisi bahasa Indonesia tahun 2020), namun karena pernah ramai dibicarakan di kalangan tertentu, jadinya jika dibaca saat sekarang ini, rasanya benar-benar terlambat.

Namun ada yang menarik dari buku itu. Yakni pada bagian awal-awal, Ahmet mengutip Weber yang memandang Islam awal sebagai agama prajurit perang. Lalu menyelipkan catatan kaki, bahwa Weber menyebut tipe ideal Islam bukanlah penulis terpelajar, melainkan prajurit. Kemudian sekitar 60 halaman selanjutnya, Ahmet menurunkan anekdot Diner: bahwa dari sisi historis, muslim tak mendukung budaya tulis menulis; muslim menghancurkan apa yang ditulisnya sendiri selama ini.

Sepintas tudingan bahwa Islam kurang memberi perhatian pada literasi dan ilmu pengetahuan, dan malah memfokuskan diri pada pembangunan dunia otoriter di bawah hukum agama, tidak berdasar. Sekurang-kurangnya dalam dua alasan:

Pertama, seperti yang tersirat dalam buku Ahmet T. Kuru yang telah disebutkan: negara-negara yang kebanyakan penduduknya adalah muslim memang kebanyakan otoriter, setidak-tidaknya dalam kisaran tiga perlima dari keseluruhan (otoriter yang dimaksud di sini adalah jauh dari syarat-syarat negara demokratis). Di mata kaum sekular, terutama Barat, Islam berwajah demikian; otoritarian menjadi penyebab lahirnya kekerasan.

Tetapi Islam bisa demikian, tak dapat dimungkiri merupakan akibat dari kehadiran kolonialisme Barat. Dunia Islam bagi mereka–di Barat–yang mendaulat diri sebagai pencinta demokrasi itu, sedemikian menakutkannya. Penyebab utamanya adalah penjajahan bangsa-bangsa Barat sendiri. Baik fisik, psikis, maupun kebudayaan;

Kedua, bermunculannya kitab-kitab ulama yang meramaikan blantika literasi umat Islam di masa kini. Ihya’ Ulumuddin hanya salah satu di antara puluhan karya Imam al-Ghazali yang dicetak ulang dan dialih bahasa ke pelbagai negara. Belum terhitung kitab-kitab hadis primer semisal Sahih Bukhari-Muslim yang berjilid-jilid nan amat tebal itu.

Baca Juga  Tafsir Sinar: Kitab Tafsir yang Unik Namun Kurang Dilirik

Jangankan itu, yang lebih klasik, misalnya kitab “Ahkam Sulthaniyah” karya Imam al-Mawardi juga bermunculan sekarang. Kitab-kitab tafsir yang berton-ton belum termasuk syarahnya, rupanya berlimpahan di dunia muslim. Belum lagi karangan ulama mutakhir, cendekiawan–yang betapapun liberal pemikirannya namun tetap dianggap–muslim, serta penulis-penulis muslim di era kini.

Kedua alasan ini bisa digunakan untuk menangkis stereotipe dan tudingan bahwa Islam tak menghargai intelektualitas.

Namun ternyata kehadiran kitab-kitab itu bukannya tanpa menimbulkan masalah. Mengapa buku-buku muslim mutakhir kini mengalami penyempitan yang amat sangat setelah mereka menukil kitab-kitab warisan ulama itu?

Misalnya–dengan berani dan jujur saya ungkapkan bahwa–buku “Mulia dengan Manhaj Salaf” karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, alih-alih mampu berdialog dengan tuntutan zaman, malah berupaya membawa kita kepada dunia yang jauh di masa silam. Buku itu memberikan satu sugesti yang mendarah daging: segala hidup kita dikendalikan oleh sebuah makhluk yang bernama bid’ah.

Juga studi-studi mengenai kitab, lebih eksplisit studi Islam secara umum mengharuskan penetapan sejumlah syarat untuk diakui memenuhi standar. Kesemuanya itu merupakan cerminan otoritarianisme di bidang keilmuan agama. Kaidah-kaidah telah ditetapkan, penafsiran mana yang tak memenuhi kaidah itu tidak dianggap bagian dari keilmuan Islam.

Hal ini berkorelasi dengan gaya politik umum negara-negara muslim awal abad ke-6 hingga ke-12 masehi, yakni ambang kemundurannya, dalam pandangan Ahmet T. Kuru, mencerminkan persekutuan ulama dan negara. Menarik dalam hal ini, sebagai contoh, dalam sedikit paragraf Ahmet menyentil metode ushul fikih yang disusun oleh Imam Syafii, justru menjadi metode standar bagi pelaksanaan fikih lain, semisal fikih Hanafi dan Hambali–metodologinya mengacu kepada syafii.

Akibatnya, para intelektual tersingkir ke samping sebab mereka tak memiliki stempel otoritas dalam bidang keilmuan Islam. Di luar metode Syafii, di kalangan Islam salafi juga memiliki standar yang lain, masalah agama menjadi hitam putih, sesuai atau tak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi?

Baca Juga  Tafsir Qur'an Al-Huda: Tafsir Bahasa Jawa Karya Bakri Syahid (1)

Patut diakui bahwa betapapun kini literatur-literatur Islam hadir besar-besaran, sebagiannya dengan bantuan media sosial, kultur penyingkiran filosof tetap berlanjut hingga hari ini. Penisbatan liberal tentu saja mirip dengan vonis kufur bagi para filosof yang telah ditetapkan berdasarkan syarat al-Ghazali–dalam Tahafut al-Falasifah.

Lalu muncullah mitos-mitos baru, yakni tidak perlunya mengembangkan ilmu pengetahuan, literasi, jika tidak mencapai derajat ulama otoritatif. Ilmu-ilmu yang dimiliki tak ada gunanya jika tidak menjadi faqih, mufassir, atau ulama lain yang juga punya otoritas di bidangnya, di luar ilmu-ilmu umum–semisal sains dan humaniora.

Demikianlah, maka tak perlu sangsi jika ilmu pengetahuan lebih berkembang di Barat. Sedang di dunia Islam, masanya sudah selesai pada saat penyingkiran para filosof di sekitaran abad ke-11 sampai dengan ke-12 masehi. Islam kehilangan wajah penanya, wajah kitabnya. Yang tertinggal adalah wajah ketentaraannya, dipupuk oleh otoritarianisme politik dan kitab-kitab; persekutuan ulama dan negara dalam perspektif Ahmet T. Kuru.

Lalu bagaimana cara mengembalikannya? Umat Islam sudah saatnya membuka diri pada studi-studi non-fikih. Pengembangan sains dan IPTEK mesti dipandang memiliki pahala yang sama dengan pengembangan ilmu fikih dan tafsir. Hanya saja, siapa yang berani memberikan fatwa demikian, ulama mana? Lagi-lagi kita akan membutuhkan otoritas, kembali pada satu pilar otoritarianisme.

Penyunting: M. Bukhari Muslim